TOR
(Term Of Referance)

Sangat disadari kota Surakarta tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi kota Surakarta memiliki banyak potensi jasa yang dapat dikembangkan, mulai dari pariwisata hingga perdagangan dan industri. Sadar akan hal itu, maka pemerintah kota Surakarta sebagai pelaksana urusan publik, mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengelola daerahnya sehubungan dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah kota Surakarta melakukan pembangunan di bidang pelayanan  masyarakat, salah satunya dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Lembaga ini bertugas memberikan pelayanan tentang perijinan dan non perijinan yang diharapkan mampu memotong birokrasi yang sangat panjang dalam hal pembuatan perijinan seperti izin mendirikan bangunan dan hal yang terkait lainnya.
	Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melalui program One Stop Service ( OSS ) adalah terobosan baru yang dimiliki kota Surakarta dalam peningkatan kualitas pelayanan tehadap publik. Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta No.13 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2007 sebagai penyempurna peraturan sebelumnya, yaitu tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta.  Sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut, bahwa Unit Pelayanan Terpadu kota merupakan unit pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan dan pelayanan tersebut dipimpin oleh seorang koordinator. Pembangunan pelayanan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah perlu menekankan pada fasilitas pelayanan, prosedur pelayanan, sumber daya aparatur yang mendukung terciptanya pelayanan yang mampu melayani kepentingan masyarakat luas serta pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu pemkot solo melalui pengembangan electronical government (e-government), melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. 	
Oleh karena itulah, HIMAGARA FISIP UNS sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang bersifat akademis mengadakan Seminar Akademis yang bertajuk ” Pemanfaatan electronical government dalam penyelenggaraan pelayanan publik ”. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pemanfatan e-government sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh UPT Pemkot Surakarta, kemudian untuk mengetahui komitmen UPT Pemkot Surakarta dalam menerapkan e-government sebagai instrument penyelenggaraan pelayanan perijinan, selain itu untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan e-government yang telah dijalankan Pemkot Surakarta dan sebagai pewacaan isu perbaikan pelayanan publik.
Berkaca dari hal – hal tersebut di atas, maka timbullah beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1.	Apa yang melatarbelakangi atau yang mendasari pemerintah Kota Surakarta menggunakan e-government?
2.	Apa tujuan utama dari pemerintah Kota Solo dengan menggunakan e-Government?
3.	Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari adanya implementasi e-Government?
4.	Bagaimana perkembangan implementasi e-government itu sendiri di pemerintahan Kota Solo?
5.	Apakah ada perubahan perilaku Organisasi yang berarti dari penerapan e-Government di  pemerintah kota solo?